Blogger

Potensi Konflik PerGub No 132 Tahun 2018 dan Efek pada Apartemen

Hasil gambar untuk rusun

Adanya pergub terbaru dan juga Peraturan kementerian PUPR nomor 23 tahun 2018. Ternyata menimbulkan konflik dan juga perdebatan diantara masyarakat DKI Jakarta. Adanya peraturan ini tentu saja berdampak pada peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018, yang diputuskan oleh Anies Baswedan untuk mengatur berbagai Hak Guna Bangunan, serta hak huni pada rumah susun. 

Namun ternyata hal ini juga berdampak pada efek lainnya seperti para pengguna apartemen yang merasa, bahwa mereka juga masuk ke dalam pasal atau peraturan tersebut. Dalam artikel ini akan kita bahas secara jelas mengenai konflik dan juga kontroversi yang ada pada peraturan Gubernur ini.

Apartemen dan pergub Rumah Susun 

Pengadaan pembangunan hingga terjadi penyelenggaraan rumah susun atau yang biasa dikenal sebagai apartemen di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat rumit. Mulai dari urusan lahan, regulasi, hingga penyimpanan peruntukan bisa jadi konflik yang sangat besar yang memicu dan juga tidak disetujui oleh banyak mengelola atau masyarakatnya. Di sisi lain masalah seputar penghuni dan pengelolaan rumah susun juga tidak pernah menemui titik terang. Bahkan dalam 5 tahun terakhir konflik tersebut justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan dirasa tidak ada peraturan yang bisa menenangkan semua pihak.

Karena adanya masalah dalam hal ini, pemerintah telah terlihat tidak serius dalam mengatur rumah susun. Di sisi lain pemerintah cenderung melakukan pembiaran ketimbang pemelihara sekalipun dalam bentuk regulasi regulasi atau undang-undang yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah, yang dirasa masih lemah dan berpotensi menimbulkan konflik antara penghuni, pemilik, serta pengembang dan juga pengelola rumah susun tersebut. Berikut ini akan kita bahas mengenai potensi konflik yang mungkin saja terjadi atau timbul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *